Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa bukanlah hal yang asing bagi masyarakat dengan berbagai nilai lokalnya, karena penyelesaian sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial. Masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi non-litigasi, khususnya pada penyelesaian permasalahan keluarga dan sengketa tanah. Fokus penelitan ini adalah pada praktek mediasi masalah keluarga dan sengketa masyarakat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan pertanyaan penelitian faktor- faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Plesungan melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan menggunakan mediasi non-litigasi dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai mediator, serta bagaimana proses mediasi yang dilakukan masyarakat desa Plesungan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Plesungan sebagai pihak terkait. Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teori alternatif penyelesaian sengketa dan teori mediasi menurut Christopher W. Moore. Penggunaan teori alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk memudahkan penulis mengidentifikasi perbedaan mediasi dengan penyelesaian sengeketa lainnya seperti negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Sedangkan penggunaan teori dari Christopher W. Moore masih sangat relevan digunakan dalam memahami proses mediasi yang berlangsung di dalam masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih mediasi non-litigasi dari pada litigasi (Pengadilan), faktor- faktor itu adalah adanya anggapan masyarakat bahwa jika perselisihan diselesaikan melalui peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar; Kedua, Proses penyelesaian akan memakan waktu yang lama; Ketiga, Kepercayaan masyarakat bahwa Tokoh masyarakat akan dapat menjawab persoalan masyarakat itu sendiri; serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai di Pengadilan membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara mediasi non-litigasi. Adapun proses pelaksanaan penyelesaian permasalahan memiliki keragaman Tokoh Masyarakat di Desa Plesungan yaitu penyelesaian dengan Kepala Desa, penyelesaian dengan tokoh agama, dan penyelesaian dengan tokoh adat.

ABSTRACT:
Mediation as a form of dispute resolution mechanism is not foreign to the community with its various local values, because dispute resolution is part of social norms. The people of Plesungan Village, Kapas District, Bojonegoro Regency prefer to resolve disputes through a non-litigation mediation process, especially in resolving family problems and land disputes. The focus of this research is on the practice of mediating family problems and community disputes in Plesungan Village, Kapas District, Bojonegoro Regency with a research question on what factors are behind the Plesungan Village community making efforts to resolve disputes using non-litigation mediation by making community leaders as mediators, as well as what is the mediation process carried out by the Plesungan village community.
In this study the authors used a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods carried out in Plesungan Village as related parties. To analyze the data obtained by researchers using alternative dispute resolution theory and mediation theory according to Christopher W. Moore. The use of alternative dispute resolution theories is used to make it easier for the authors to identify the differences between mediation and other dispute resolution such as negotiation, consultation, and conciliation. Meanwhile, the use of Christopher W. Moore's theory is still very relevant in understanding the mediation process that takes place in the Plesungan village community, Kapas District, Bojonegoro Regency.
The results of this study indicate that there are several factors that influence the public to prefer non-litigation mediation to litigation (court), these factors are the community's perception that if disputes are resolved through the courts it will cost quite a lot; Second, the completion process will take a long time; Third, the community's belief that community leaders will be able to answer the community's own problems; as well as the long distance to reach court, the community prefers to resolve the problem through non-litigation mediation. The process of implementing problem solving has a variety of Community Leaders in Plesungan Village, namely settlement with the Village Head, settlement with religious leaders, and settlement with traditional leaders.