Collaborative governance dalam pelaksanaan program penanganan stunting : studi peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara
Anggraeni, Winda (2022) Collaborative governance dalam pelaksanaan program penanganan stunting : studi peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Skripsi_1806016110_Winda_Anggraeni.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (2MB)
Abstract
Stunting dipahami sebagai anak yang mengalami permasalahan kondisi gizi kronis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi keadaan sosial dan perekonomian orang tua, asupan nutrisi atau gizi saat masa kehamilan, riwayat penyakit yang dialami bayi, dan kurangnya nutrisi atau gizi pada bayi serta pola asuh yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, terlebih pada masa 1.000 HPK. Kelurahan Tanjungmas menjadi pilot project karena jumlah perkawinan anak cukup tinggi sehingga beresiko terjadinya kasus stunting. Sehingga diperlukan pendampingan persoalan stunting dan pemberdayaan perempuan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap pelaksanaan collaborative governance dalam program penanganan stunting oleh PKK Kelurahan Tanjungmas dan mendiskripsikan peran PKK dalam proses kolaborasi di Kelurahan Tanjungmas. Guna mengkaji permasalahan ini maka teori yang digunakan dalam studi ini, yaitu collaborative governance dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi yang dilakukan PKK sebagai fasilitator dan pendamping dari pemerintah untuk masyarakat. Sedangkan menggunakan metode kulitatif dengan pendekatan studi kasus di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian imunisasi dan pemberian vitamin, pemantauan gizi dan berat badan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dari masyarakat khususnya pada PKK bersama dengan eleman masyarakat melakukan pencegahan stunting. Selain itu untuk pelaksanaan collaborative governance dalam program penanggulangan stunting di Kelurahan Tanjungmas sudah terlaksana secara konvergensi, dimana konvergensi dalam program penanggulangan stunting antara stakeholder terkait sudah dilakukan secara terorganisir. Dengan melibatkan beberapa stakeholder mulai dari swasta, masyarakat, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Kedua, peran PKK dalam proses kolaborasi program penaganan stunting di Kelurahan Tanjungmas terdapat dua peran PKK yaitu sebagai fasilitator dan penyuluh dalam program, dan sebagai pendampingan penaganan stunting melibatkan pemerintah, swasta dari PT Pertamina Patra Niaga Integrated Semarang puskesmas, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait yang terjalin secara kovergansi. Dimana intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di Kelurahan Tanjungmas untuk mencegah stunting.
ABSTRACT:
Stunting is understood as a child who has chronic nutritional problems. This condition is influenced by many factors which include the social and economic conditions of the parents, nutritional or nutritional intake during pregnancy, the history of the baby's illness, and the lack of nutrition or nutrition in the baby as well as parenting styles that are not in accordance with the child's growth and development, especially in period of 1,000 HPK. The Tanjungmas sub-district became a pilot project because the number of child marriages was high enough that there was a risk of stunting cases. So that assistance is needed on the issue of stunting and empowering women.
The purpose of this study is to reveal the implementation of collaborative governance in the stunting handling program by the Tanjungmas Village PKK and to describe the role of the PKK in the collaborative process in Tanjungmas Village. In order to examine this problem, the theory used in this study, namely collaborative governance, was put forward by Ansell and Gash (2007) which focuses on the collaborative process carried out by the PKK as a facilitator and companion from the government for the community. While using a qualitative method with a case study approach in Tanjungmas Village, North Semarang District. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation.
The results of this study indicate that first, the implementation of several activities, namely the Supplementary Feeding Program (PMT), immunization and vitamin administration, monitoring of nutrition and body weight is expected to increase awareness and commitment from the community, especially PKK together with community elements to prevent stunting. In addition, the implementation of collaborative governance in the stunting prevention program in the Tanjungmas Village has been carried out in a convergence manner, whereby the convergence in the stunting prevention program between relevant stakeholders has been carried out in an organized manner. By involving several stakeholders from the private sector, community, academics, to community organizations. Second, the role of the PKK in the collaborative process of the stunting treatment program in the Tanjungmas Village has two PKK roles, namely as a facilitator and extension worker in the program, and as a stunting management assistance involving the government, the private sector from PT Pertamina Patra Niaga Integrated Semarang Puskesmas, the Health Service and related offices that are intertwined in co-organization. Where interventions are carried out in a coordinated, integrated, and jointly targeting priority target groups who live in the Tanjungmas Village to prevent stunting.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Collaborative governance; Stunting; PKK |
Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 323 Civil and political rights 300 Social sciences > 360 Social services; association > 362 Social welfare problems and services |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > 67201 - Ilmu Politik |
Depositing User: | Rahmat Darmawan Nitimartono |
Date Deposited: | 01 Aug 2023 04:56 |
Last Modified: | 01 Aug 2023 04:56 |
URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20265 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year