Desa Karangharum merupakan desa yang terlatak di Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah indsutri tersbesar di Asia Tenggara dengan UMK tertinggi ketiga di Indonesia, namun wilayah Desa Karangharum ini masih di dominasi oleh lahan persawahan padi dengan rata-rata mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Adanya kawasan industri sendiri banyak berdampak terhadap kesejahteraan petani, karena mengakibatkan fungsi peralihan lahan pertanian menjadi bangunan industri serta mengakibatkan terjadinya perpindahan ekonomi masyarakat yang semula pertanian menjadi industrial. Bila hal tersebut terus terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Maka dari itu peneliti mengambil dua rumusan masalah yang pertama bagaimana peran pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi, dan kedua bagaimana hambatan pemerintah Desa Karangharum dalam meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Penelitian menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Teori ini dipilih karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan pihak BUMDes dan Gapoktan dalam melakukan peranan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karangharum. Jenis penelitian pada skripsi ini ialah studi lapangan (field research), dengan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data didapatkan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan informan terkait dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung yang berupa foto-foto maupun dokumen sebagai data pendukung untuk memperkuat penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah petani Desa Karangharum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pertanian Pemerintah Desa Karangharum melakukan kolaborasi dengan pihak BUMDes dan Gapoktan. Kolaborasi tersebut menghasilkan peran-peran tersendiri dari setiap stakeholder, sehingga menciptakan program dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Dimana Pemerintah Desa memiliki program PKTD (Padat Karya Tunai Desa), sedangkan BUMDes simpan pinjam, dan Gapoktan bantuan bibit, pupuk, serta penyuluhan pertanian yang dibantu oleh PPL. Collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak BUMDes dan Gapoktan ini dapat dilihat dengan lima proses kolaborasi yaitu melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dimana proses kolaborasi tersebut dinilai belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih ada tumpang tindih kepentingan dan komunikasi yang tidak terarah. Walaupun sudah ada forum tatap muka rutin, namun kepercayaan antar stakeholder yang terkait belum terjalin satu sama lain masing-masing aktor cenderung berfikir individualistis, sedangkan dalam komitmen para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan pertanian tetapi proses kolaborasi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak. Dalam pemahaman bersama tidak berjalan semestinya karena masih adanya intansi yang terkait dalam melakukan program
maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari instansi lain. Dari proses kolaboratif tersebut mendapatkan hasil sementara bahwa peranan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatakan kesejahteraan petani di Desa Karangharum, walaupun belum berjalan dengan maksimal. Sehingga dalam proses meningkatkan kesejahteraan petani ini pemerintah mempunyai tiga aspek hambatan yaitu aspek program Pemerintah Desa, aspek kondisi geografis, dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM).