Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi saat ini mahar dianggap sebagai salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya, terutama mahar berupa harta benda (materi), padahal mahar dapat pula berupa jasa atau manfaat (non materi). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab, dan bagaimana keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang?
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab ini terkait dengan pendapat ulama tentang mahar berupa jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: 1) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. 2) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. 3) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.
Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).