Perubahan UUD 1945 menciptakan sebuah lembaga baru didalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan adanya DPD RI diharap bisa menjembatani antara pusat dengan daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tetapi dalam praktiknya DPD dinilai sangat lemah jika dibandingkan dengan DPR karena DPD hanya diberi kewenangan dalam bidang legislasi yang menangani isu-isu terkait yang bersifat kedaerahan, itupun hanya sekedar mengajukan dan ikut diskusi namun tidak bisa ikut pada saat pengambilan keputusan akhir. Namun ditengah keberadaan DPD yang lemah, terdapat petahana perempuan dari Jawa Barat yaitu Eni Sumarni yang memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut dengan perolehan suara cukup tinggi yang mengindikasikan kinerjanya yang baik. Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan terkait akuntabilitas dan responsivitas kinerja Eni Sumarni sehingga bisa memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan teori capaian kinerja melalui aspek akuntabilitas dan responsivitas. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan pengumpulan dokumen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari aspek akuntabilitas dan responsivitas.
Pada akuntabilitas, Bappenas menyebutkan pelaksanaan tugas dengan prinsip akuntabilitas dapat diakatakan terpenuhi apabila terdapat 3 poin yaitu 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3) Adanya output dan outcome yang terukur. Dari ketiga poin tersebut, Eni Sumarni telah memenuhi kriteria tersebut. Dalam responsivitas untuk bisa menilai dari kinerja Eni Sumarni selaku Anggota DPD RI perwakilan dari Provinsi Jawa Barat maka perlunya memperhatikan beberapa indokator seperti 1) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat. 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat. 3) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang. 4) Dengan terpenuhinya keempat unsur atau poin penting dari penilaian terhadap Eni Sumarni maka dapat dikatakan bahwa Eni Sumarni telah bersikap responsif selama jabatannya dalam 1 periode sebagai DPD RI wilayah Jawa Barat.