Pembangunan dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dari generasi ke generasi. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, hal tersebut merupakan angin segar bagi desa untuk dapat melakukan arah pembangunannya sendiri serta diberikannya ruang yang begitu besar kepada desa untuk dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki pada setiap wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Tanjung untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa Tanjung untuk menjadi sebuah desa dengan kawasan wisata yang dapat memberi dampak positif dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Desa Tanjung. Selain itu, dalam pembangunan Desa Wisata Tanjung hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung untuk mewujudkan Desa Tanjung sebagai desa mandiri. Maka fokus dari penelitian ini adalah mengetahui landasan politik dan yuridis dari pembangunan desa wisata di Desa Tanjung, proses pembangunan desa wisata di Desa Tanjung serta dampak pembangunan desa wisata terhadap kemandirian desa di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori integrated rural development dan governability. Teori integrated rural development digunakan melihat bagaimana pembangunan yang dilakukan untuk mentransformasikan desa menjadi desa wisata. Sedangkan governability digunakan untuk melihat mengenai peran aktor dalam mewujudkan pembangunan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus unuk menarasikan fenomena yang penulis temukan di lapangan. Kemudian data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan yang dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi, serta studi literatur dari penelitian terkait sebelumnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan berangkat dari hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, hal tersebut yang memicu pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara untuk melakukan pembangunan pada sektor pariwisata. Terdapat beberapa aktor utama dalam pembangunan desa wisata Tanjung yaitu Pemerintah Desa Tanjung, Pokdarwis Desa Tanjung, masyarakat desa Tanjung, serta investor. Kemudian dampak dari hadirnya desa Tanjung sebagai desa wisata tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga perlu inovasi lebih lanjut. Untuk mewujudkan desa Tanjung sebagai desa mandiri tidak dapat hanya dilakukan dengan melakuka pembangunan pada sektor pariwisata saja, hal tersebut harus ditopang dengan melakukan pembangunan pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya.

ABSTRACT:
Development is carried out as an effort to realize a better quality of life for the community from generation to generation. With the presence of Law no. 06 of 2014 concerning villages, this is a breath of fresh air for villages to be able to carry out their own development directions and to give villages so much space to be able to develop all their potential in each region in order to improve the welfare of their people. This is utilized by the Tanjung Village government to take advantage of the natural potential that exists in Tanjung Village to become a village with a tourist area that can have a positive impact in order to improve the economy of the Tanjung Village community. In addition, in the development of the Tanjung Tourism Village this is one of the efforts made by the Tanjung Village government to realize Tanjung Village as an independent village. So the focus of this research is to find out the political and juridical basis of the development of a tourist village in Tanjung Village, the process of developing a tourism village in Tanjung Village and the impact of tourism village development on village independence in Tanjung Village, Pakis Aji District, Jepara Regency.
The analysis in this study uses the theory of integrated rural development and governability. The theory of integrated rural development is used to see how development is carried out to transform villages into tourist villages. Meanwhile, governability is used to look at the role of actors in realizing the development of tourist villages. This study uses qualitative research methods and uses a case study approach to narrate the phenomena that the authors found in the field. Then field data was obtained by conducting field observations followed by interviews, documentation, and literature studies from previous related studies.
The results of this study indicate that departing from the presence of Law no. 6 of 2014 concerning villages, this is what triggered the Tanjung Village government, Pakis Aji District, Jepara Regency to carry out development in the tourism sector. There are several main actors in the development of the Tanjung tourism village, namely the Tanjung Village Government, the Tanjung Village Pokdarwis, the Tanjung village community, and investors. Then the impact of the presence of Tanjung village as a tourist village cannot be felt by the whole community so that further innovation is needed. To realize Tanjung village as an independent village cannot only be done by carrying out development in the tourism sector alone, this must be supported by carrying out development in other sectors such as education, health and other social services.