Pada setiap partai politik di Indonesia pasti memiliki keuangan guna menyokong kegiatan-kegiatan kepartaian, baik kegiatan atas dasar kepentingan partai ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 Pasal 34 Ayat 1 menegaskan bahwasanya sumber keuangan partai politik diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan dibawah ketetapan hukum, serta dana bantuan yang diberikan pemerintah dengan APBD atau APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengelola keuangan partai dan bagaimana sikap pengurus dalam menghadapi kendala yang dimiliki.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori Value For Money (VFM) Audit dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan serta dibantu metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan metode dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mampu mengelola keuangan partai untuk memenuhi segala kebutuhan partai dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dengan menerapakan prinsip dari teori VFM Audit ditengah kendala kekurangan keuangan yang dihadapi. Namun, pengelolaan keuangan partai untuk pendidikan politik tidak efektif sebab pendidikan politik hanya fokus bagi anggota partai sehingga pendidikan politik bagi masyarakat masih minim. Selain itu, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah tidak memiliki sikap ekonomis, sebab tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan tidak menerapkan iuran anggota partai sebagai sumber daya yang mampu dimanfaatkan untuk sumber keuangan ditengah kendala keuangan yang dimiliki.

ABSTRACT:
Every political party in Indonesia must have finances to support party activities, both activities based on party interests or activities aimed at providing benefits to the community. Based on Law No. 2 of 2011 Article 34 Paragraph 1 confirms that the financial resources of political parties are obtained through member fees, donations under legal provisions, as well as assistance funds provided by the government with the APBD or APBN. This study aims to find out how the Central Java Democratic Party DPD manages party finances and how the attitude of the board is in dealing with the obstacles they have.
To answer the research questions above, this study uses the theory of Value For Money (VFM) Audit by describing phenomena from data obtained in the field and assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Data collection in this study used semi- structured interviews and documentation methods.
The results of this study indicate that the Central Java Democratic Party DPD is able to manage party finances to meet all party needs and carry out political education activities by applying the principles of VFM Audit theory amidst the constraints of financial shortages faced. However, the management of party finances for political education is ineffective because political education is only focused on party members so that political education for the community is still minimal. In addition, the Central Java Democratic Party DPD does not have an economic attitude, because it is unable to utilize available resources by not applying party member fees as a resource that can be utilized for financial resources amid its financial constraints.