Salah satu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini adalah pencurian. Penyebab terjadinya tindak pencurian adalah masalah ekonomi dimana terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, tetapi berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana adalah usaha untuk menekan tindak kejahatan. Tetapi disaat penegakan hukum berlangsung dalam memberikan sanksi, ada beberapa orang yang mengulang tindak pidana tersbut atau yang disebut residivis dan dalam hukum pidana islam pengulangan tindak pidana disebut dengan Al-Aud yang dimana dalam hukum pidana Islam pelaku pencurian dijatuhi hukuman had potong tangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Lhokseumawe nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang tindak pidana pencurian bagi residivis dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian bagi residivis dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm. Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana prinsip pokok dari teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, hakim mengadili terdakwa dengan pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Tetapi, jika dilihat dari fakta yang ada di persidangan, bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yang termasuk dalam tindak pidana residivs. Dari peristiwa ini hakim tidak menambahkan pasal 486 KUHP yang mana perlu ditambahan hukuman 1/3 tahun dari putusan hakim yang telah ditetapkan saat persidangan. Hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai batas maksimum dari 1/3 hukuman bagi pelaku residivis.
Jika ditinjau dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman pokok yaitu had potong tangan yang hukumannya tidak bisa digantikan dengan hukuman lain, dan bagi pelaku pencurian yang mengulangi tindak pidana bagi orang yang mencuri yang kedua sampai keempat kalinya maka hukumannya had potong tangan sampai tangan dan kakinya habis. Apabila masih melakukan pencurian kelima kalinya maka hukumannya hukuman mati atau penjara tergantung kebijakan penguasa yang menimbang pengaruhnya untuk masyarakat.