Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 516 K/Pid.Sus/2020 memutus perkara penyalahgunaan narkotika terdakwa ZS dengan menolak permohonan kasasi penuntut umum karena putusan sebelumnya dianggap telah sesuai, yaitu menjalani rehabilitasi meskipun unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika terpenuhi. ZS didakwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sebelumnya pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana jual beli narkotika. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan 516 K/Pid.Sus/2020 dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pecandu narkotika yang tidak dapat ditahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan teknik kepustakaan, kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Pada putusan Nomor: 516 K/Pid.Sus/2020 para penegak hukum tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dihukum, dan juga kurang mempertimbangkan minimal hukuman menurut pasal 112 yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Apabila rehabilitasi diperlukan, maka akan lebih tepat menggunakan pasal 127 karena tidak ada batas minimal pidana. Analisis Hukum Pidana Islam dalam permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dikenakan jarimah takzir karena termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa.