Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB” merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui: (1) dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB dalam menjatuhkan putusan bebas pada kasus aborsi yang dilakukan anak dibawah umur akibat pemerkosaan (2) bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur akibat korban pemerkosaan.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya
penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan analisis kualitatif.
Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan tersebut.
Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB adalah penggunaan dasar hukum overmatch atau daya paksa yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu hakim juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil akibat pemerkosaan, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma dan kondisi psikis yang berat yang dapat membahayakan kehidupannya. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam tindakan aborsi yang dilakukan setelah peniupan roh hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pandangan mayoritas ulama seperti Mahmud Syaltut, Yusuf Qardhawi, Ulama Hanafiyah, serta Ulama Hanabilah. Menurut Hukum Positif perbuatan aborsi pada dasarnya adalah suatu tindakan terlarang berdasarkan Pasal 346-349 KUHP, namun tindakan tersebut mendapatkan pengecualian bahwa aborsi yang dilakukan akibat pemerkosaan diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.