Restorative justice, yaitu keadilan yang mengembalikan status quo (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarganya dan pihak lain yang berkepentingan. Urgensi utamanya yaitu untuk menjamin keadilan korban yang tidak ditemukan pada peradilan formal. Alasannya, dalam tindak pidana, tidak hanya murni pidana, tetapi juga memiliki komponen perdata yang menjadi kepentingan para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian mengetahui analisis restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat kualitatif yang meliputi metode perundang-undangan, konseptual dan komparatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta sumber sekunder diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan dengan subyek penelitian.
Konsepsi restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam tindak pidana. Tulisan ini menemukan bahwa konsep restorative justice pada Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum sesuai dengan hukum progresif, karena implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban. Eksistensi hukum progresif dalam restorative justice sejatinya telah terwadahi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.