Perkawinan di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan perkawinan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementrian Agama RI (Kemenag), karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas terdapat dua rumusan masalah yaitu Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan bagaimana upaya untuk menekan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta menggunakan pendekatan doktrinal kualitatif karena penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini merupakan data primer yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
Dari hasil wawancara dengan pejabat KUA ada faktor yang mendorong dilakukan pernikahan di bawah umur di kecamatan Comal yaitu pada saat mempelai Wanita akan mendaftarkan ke KUA sudah dalam keadaan hamil, Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur seperti putus sekolah belum siap menjadi orang tua yang menyebabkan perceraian maka dari itu upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Comal untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur diantaranya dengan melaksanakan bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan), mengadakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta dengan memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan.