Penyelesaian melalui restorative justice pada pidana penganiayaan dipraktekkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam hukum pidana Islam, pemaafan (al-‘afwu) yang diberikan korban penganiayaan menggugurkan hukuman qiṣâṣ dan diganti diyat. Penerapan restorative justice pada pidana penganiayaan dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap restorative justice pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lapangan (wawancara). Sumber data berasal dari sumber primer, diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah. Sumber sekunder terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari Perja No.15 Tahun 2020 dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari catatan terkait.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan restorative justice sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. Penerapan restorative justice pada hukum pidana Islam dilakukan melalui pemaafan (al-‘afwu). Al-‘Afwu mengugurkan hak qiṣâṣ dalam jarĩmah al-jarh al-‘amd (penganiayaan sengaja), tetapi masih harus mendapat hukuman diyat. Diyat yang dibebankan kepada pelaku adalah sepertiga diyat penuh (100 ekor unta). Jika dirupiahkan adalah sebesar Rp. 946.638.000, sehingga uang ganti yang diberikan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut tidak sebanding dengan konsep diyat dalam hukum pidana Islam.