Perkosaan dalam perkawinan (Marital rape) belum jadi persoalan yang dianggap serius dalam hukum pidana Islam dan masyarakat. Kepercayaan kultural meyakini bahwa setiap hubungan seksual suami-istri, terlebih dari ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajaran dan rutinitas yang sudah seharusnya dilakukan. Walaupun dalam Islam diajarkan bahwa istri berkewajiban untuk melayani suami tanpa memberi alasan penolakan, namun idealnya hubungan seksual suami-istri dapat dinikmati keduanya tanpa adanya pemaksaan. Sebab, apabila melibatkan pemaksaan yang sifatnya ancaman verbal atau fisik, maka pelaku bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: pertama, bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape)? Kedua, bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum pidana Islam?
Penelitian ini merupakan jenis penilitian yuridis normatif dengan analisis dekriptif. Sumber sekunder yang digunakan mengacu pada sumber hukum primer berupa buku-buku fiqih jinayah, UU No. 23 Tahun 2004. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hukum pidana Islam belum mengakomodir masalah perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Islam memerintahkan berhubungan seksual dengan mu’āsyarah bil ma’rūf dan melarang aktivitas persetubuhan dengan paksaan, kekerasan dan gaya seksual yang menyimpang lainnya. Sanksi marital rape jika dikaitkan dengan unsur hukum pidana Islam adalah ta'zīr, karena terdapat unsur pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang. Pelaku, dapat dikenai sanksi qiṣaṣ-diyat apabila dalam memaksa berhubungan seksual disertai dengan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka pada bagian tubuh korban.