Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga mengenai penerapan sanksi hukuman mati bagi koruptor dalam hukum Islam perlu dikaji lebih mendalam. Adapun hukuman mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, disebutkan dalam pasal 2 ayat(2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Akan tetapi, selama ini belum pernah ada satu pun koruptor yang dijatuhi sanksi pidana mati. Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai alasan tidak diterapkan nya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara terhadap penegak hukum.
Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi hukuman mati tidak diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat(1) UU PTPK tidak pernah terpenuhi. Penafsiran Pasal 2 ayat(1) UU PTPK frasa "dalam keadaan tertentu” dirasa kurang mendetail. Selain itu, sanksi pidana mati sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Hukuman mati tindak pidana korupsi dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana ta’z\i>r. Koruptor dapat dipidana dengan pidana mati jika ulul amri menghendaki demikian. Dalam hal ini pemerintah atau hakim dapat pula menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi secara karakteristik tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga membahayakan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat.