Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Untuk memperoleh kembali hak yang diharapkan dalam suatu perjanjian pada umumnya pihak yang dirugikan atas wanprestasi meminta ganti kerugian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Pekalongan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pkl. Dalam kasus ini terjadi wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa ruko Mall Batik Plaza yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku penyewa dengan pihak pertama selaku Walikota Pekalongan.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang faktor penolakan putusan gugatan wanprestasi oleh Hakim Pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan konsep kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data sekunder yaitu Putusan Pengadilan.
Hasil kesimpulan penelitian ini yang diperolah adalah 1) Penolak Putusan Gugatan Wanprestasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan didasarkan pada adanya obscure libel atau gugatan kabur atau tidak jelas oleh penggugat. Selain itu penggugat tidak memiliki kedudukan untuk membawanya kehadapannya, sehingga gugatan tersebut mengandung error in persona. 2) Akibat hukum dari putusan perkara bagi penggugat selaku penyewa ruko batik plaza adalah tidak mendapatkan penerbitan Hak Guna Bangunan terhadap objek sengketa. Selain itu, berakibat pada penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali ruko yang disewanya pada tergugat I. Penggugat juga dituntut untuk memulihkan kerugian immaterial yang dialami tergugat I dengan cara permintaan maaf di media televisi lokal selama tiga hari berturut-turut dengan syarat ditayangkan 12x setiap hari dengan total waktu 45 detik setiap kali