Aplikasi Snack Video merupakan suatu aplikasi yang menyediakan berbagai informasi berupa video dengan fitur misi-misi yang menghasilkan koin dan dapat ditarik menjadi uang. Misi yang terdapat dalam aplikasi sangat beragam diantaranya adalah menonton video, check-in dan juga memberi hadiah kepada content creator pada saat siaran langsung. Pemberian koin dilakukan ketika pengguna (user) telah melakukan suatu misi namun beberapa dari pengguna tidak mendapatkan hak mereka dan merasa hal tersebut merugikan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu adanya pendalaman mengenai hak user atas koin yang tidak diperolehnya.
Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pemberian hak user atas koin dalam aplikasi Snack Video dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak atas koin dari penyedia aplikasi Snack Video. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan memperoleh data dari hasil wawancara dan juga google form, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Al-Qur’an dan Hadits maupun fatwa-fatwa ulama mengenai hukum Islam.
Dari permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian koin kepada pengguna dilakukan setelah pengguna selesai mengerjakan misi yang ada. Pemberian hak pengguna berupa koin yang dapat ditujarkan kedalam rupiah. Pemberian koin kepada user merupakan implementasi dari akad ju’alah dimana snack Video selaku jail dan user selaku maj’ul lah tentunya dengan rukun dan syarat yang terpenuhi. Adanya pemberian hak user tidak sesuai dengan perjanjian diawal tidak mempengaruhi hukum (mubah) kebolehan transaksi akad ju’alah yang terimplementasi dalam perolehan koin melalui misi-misi yang lain karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad ju’alah. Namun, untuk mencegah terjadinya hal serupa alangkah baiknya apabila pihak Snack Video mencantumkan kebijakan yang lebih jelas dilaman Snack Video agar para pengguna mengetahui misi yang akan dikerjakannya sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dalam kebijakan tersebut.