Pemberian kuasa dalam pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang secara online merupakan salah satu akad tolong-menolong dimana para anggota bebas untuk memilih barang yang diinginkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana terdapat sisa uang arisan yang menjadi hak milik penyelenggara arisan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan disisi lain penyelengara arisan telah mendapatkan keuntungan dari biaya admin sebesar Rp. 50.000 untuk setiap orang. Menurut penulis, ini layak untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui apakah praktik dalam pemberian kuasa pembelian barang sudah sesuai dengan hukum islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) karena penulis terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Jenis penelitian ini termasuk penelitian secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tehnik dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan penyelenggara arisan barang Ezashop Amanah dan juga para anggota arisan barang.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, mekanisme untuk mengikuti arisan ini yaitu barang yang dipilih bebas dan berbeda-beda. Semua pemenang akan diundi diawal dan terdapat biaya admin tetapi tidak ada denda jika telat melakukan pembayaran. Setiap bulannya barang akan dikirim kerumah anggota masing-masing sesuai nomor undian. Kedua, ditinjau dari hukum islam, arisan barang ezashop amanah terdapat hal-hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan hukum islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad jual beli (al-ba’i) maupun pemberian kuasa (wakalah). Sedangkan, yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaan pemberian kuasa pembelian barang, dimana penulis menyimpulkan bahwa terdapat unsur ketidakadilan yakni pengambilan hak orang lain secara sepihak dari sisa uang pembelian barang tersebut sehingga akan menimbulkan permasalahan ataupun kesalahpahaman antar anggota arisan dengan penyelenggara arisan.