Sertifikasi Produk halal diatur di dalam amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dimana terdapat peralihan kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh MUI kepada BPJPH. Peralihan ini memunculkan berbagai kontradiksi serta problematika di antara lembaga. Satu sisi pemerintah ingin membangun sistem good governence sedangkan di satu sisi kesiapan dan birokrasi yang semakin rumit tentunya menghambat proses disertifikasi halal. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi juga mewarnai hubungan BPJPH dengan MUI secara terkhusus yang berada di Provinsi Bengkulu.
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris dan field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta menggunakan buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal yakni MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sertifikasi halal melainkan beralih kepada BPJPH dibawah Kementerian Agama. Sertifikasi halal bersifat mandatory (wajib) dengan dukungan melalui APBN/APBD bagi para pelaku usaha, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun yang bersifat kontinuitas. 2) Sertifikasi halal jika ditinjau dari prespektif Maqāṣhid al-syarīʿah melalui aspek al-dharūriyah dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat melalui sertifikasi halal
.