Pada sengketa ekonomi syariah seringkali terjadi sebuah perkara antara debitur dan kreditur atau nasabah dan bank, dimana salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan atau melakukan ingkar janji (wanprestasi).
Pada pelaksanaan sita jaminan atas akad murābaḥah penelitian ini terjadi pengalihan pembayaran hutang/angsuran kepada pihak lain sehingga penggugat tidak melakukan sita jaminannya walaupun sudah diperbolehkan penyitaan dan sah secara hukum oleh Pengadilan Agama. Adapun tujuan/kegunaan penelitian ini untuk memberi pengetahuan conservatoir beslag.
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, pengumpulan data penulis mengambil data dari pustaka. Teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt tahun 2019 tentang sengketa ekonomi syariah.
Dari penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa conservatoir beslag dalam sengketa akad murābaḥah pada putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt Pwt telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan yang dipedomani, setelah putusan ditetapkan dan sah secara hukum objek jaminan tidak dieksekusi oleh pihak pengadilan dan bank, penyitaan tidak dilaksanakan karena digantikan dengan pengalihan pembayaran hutang. Terkait proses penyitaan jaminan di KHES maupun dasar Hukum Islam lainnya tidak dijelaskan secara rinci tentang aturan – aturan penyitaan karena sudah dijelaskan dalam KUHPerdata.