Jual beli konvensional merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan bertemu secara langsung. Salah satu jual beli konvensional yang masih dipraktikan oleh masyarakat desa ialah jual beli keliling seperti yang terjadi di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Jual beli keliling dipilih oleh pembeli karena lebih efisien tanpa harus mendatangi pasar secara langsung sehingga lebih menghemat biaya, tenaga dan waktu. Adanya jual beli keliling juga memberikan dampak negatif bagi pembeli karena terdapat penjual yang mencari keuntungan dengan cara menipu konsumen seperti jual beli ikan keliling dengan adanya cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi pada barang yang dijual disebut sebagai Bai’ al-Ghasysy ialah jual beli yang dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur penipuan. Disebut jual beli al-Ghasysy karena jual beli tersebut menyembunyikan cacat pada barang dimana hal tersebut bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan fakta yang diperoleh kemudian dikelola, dianalisis, dan dideskripsikan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik jual beli ikan keliling dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama terhadap perilaku konsumen dalam membeli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kondisi ikan campuran antara ikan yang tidak segar, namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena dapat menghemat biaya dan waktu. Dalam hukum Islam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal termasuk jual beli yang akadnya sah akan tetapi terdapat beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yang dapat menjadikan jual beli menjadi tidak sah serta adanya gharar (penipuan) sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum positif tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 UUPK, dengan memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen serta dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai yang tercantum pada pasal 62 ayat (1) UUPK.