ShopeeFood merupakan layanan antar pesan makanan yang bekerja sama dengan penjual (merchant). Merchant bekerja sebagai mitra yang menyediakan makanan dan atau minuman untuk dijual di platform Shopee. Shopee sebagai penyedia jasa platform yang menyediakan layanan untuk konsumen. Sebelum menjadi mitra penjual (merchant) diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan oleh pihak Shopee. Perjanjian ShopeeFood dengan merchant tersebut dirangkum dalam sebuah situs secara online dan dilakukan secara elektronik atau disebut dengan kontrak elektronik. Praktik perjanjian ShopeeFood dan merchant terjadi ketidaksesuaian karena ShopeeFood memberikan perjanjian baku berupa syarat klausul eksenorasi yang harus disetujui oleh merchant dan ShopeeFood dapat sewaktu-waktu merubahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama antara ShopeeFood dengan Merchant ditinjau dari hukum positif (KUHPerdata dan UU ITE) dan KHES.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskripstif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, serta veriifikasi dan kesimpulan data.
ShopeeFood memberikan perjanjian baku berupa syarat klausul eksenorasi yang harus disetujui oleh Merchant. ShopeeFood tidak memberi kesempatan kepada merchant untuk bernegosiasi terhadap perjanjian dan ShopeeFood sering kali melakukan perubahan kepada Merchant. Ditinjau dari KUHPerdata tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata. Sedangkan dalam UU ITE menjadi kelemahan UU ITE berkaitan dengan keabsahan kontrak yang belum diaturnya. Keabsahan perjanjian UU ITE masih mengacu pada KUH Perdata yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, seluruh perjanjian ShopeeFood sudah sesuai pasal tersebut. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah perjanjian kerjasama ShopeeFood sudah memenuhi rukun syirkah namun tidak memenuhi syarat syirkah terkait pembagian keuntungan. Keuntungan diperoleh dari hubungan kerjasama tersebut belum sesuai dengan prinsip bagi hasil. Perjanjian kerja sama tersebut juga masih banyak yang bertentengan dengan prinsip perjanjian Islam, yaitu keadilan, kebebasan berkontrak, dan kerelaan.