Maraknya peredaran produk makanan yang belum memenuhi standarisasi suatu produk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai keterbukaan informasi tanggal kedaluwarsa yang harus di cantumkan pada label produk makanan. Mengenai hal tersebut telah diatur jelas dalam peraturan Undang-Undang dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan dan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan adanya peraturan tersebut berarti pemerintah telah menjamin mengenai perlindungan konsumen walaupun dalam realitanya masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya masih menyimpang dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat pada UMKM yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Berdasarkan problematika tersebut dapat diambil pokok permaslahan yaitu, Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa pada Kemasan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode penelitian dengan memadukan antara aturan hukum yang berlaku dan relevan di masyarakat yang menjadi fokus penelitian dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan apakah berjalan dengan patut atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis Field Research (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pelaku UMKM, Konsumen dan Ketua Pengurus UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon, Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon. Serta menggunakan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data dan penyajian data.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa menurut hukum positif pada UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya tentunya hal itu sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa, dalam islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjadikan keduanya dalam posisi yang setara, hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen dalam islam yaitu untuk mewujudkan maslahah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan. Maka dari itu tidak sah suatu akad jual beli apabila objek atau produk yang diperjual belikan tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan dan merupakan perbuatan pelaku usaha yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2OO4 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Berdasarkan hal tersebut maka perlunya sinergitas bagi setiap pihak terkait dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen secara menyeluruh