Keterbukaan informasi menjadi perihal yang penting dalam era keterbukaan, dalam pelaksanaannya tentu saja banyak yang terlibat dan menjadi kepentingan dalam mengetahui informasi-informasi publik. Implementasi kebijakan terhadap keterbukaan informasi mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaan keterbukaan infromasi tersebut perlu adanya pembentukan PPID sebagai bentuk kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik. Berangkat dari kebijakan tersebut yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi serta diambil kesimpulan melalui analisis implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini keberhasilan suatu kebijakan diukur oleh dua variabel yang didalamnya mencakup sembilan indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo demi terwujudnya keterbukaan informasi publik.
Hasil penelitian ini, masyarakat dalam memperoleh informasi melalui akses secara langsung ke kantor desa. Perlu adanya inovasi agar keterbukaan informasi publik berjalan lebih optimal dengan akses permohonan informasi secara online. Agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga keterbukaan informasi publik.dapat terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo sudah terlaksana dengan memenuhi sembilan indikator dari dua variabel yaitu content of policy dan context of policy.