Pengesahan UU TPKS telah melalui banyak proses sebelum pada akhirnya disahkan menjadi UU, dalam proses penyusunannya terdapat banyak perubahan maupun kritik dan saran untuk memperbaiki UU tersebut dari berbagai pihak, termasuk dua Partai Islam besar di Indonesia, yaitu PPP dan PKS. Dalam pengesahan UU TPKS, dua partai ini memiliki pandangan yang berbeda. PPP menyetujui UU tersebut dengan syarat, sedangkan PKS secara terang-terangan menolaknya. Kedua partai tersebut memiliki pandangannya masing-masing, walaupun dengan latar belakang yang sama yakni partai yang berasaskan islam, namun mereka memiliki pemahaman tersendiri sesuai dengan platform partainya masing-masing. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya polarisasi pilihan politik partai PPP dan PKS, yang mana polarisasi ini merupakan proses perbedaan sudut pandang yang dapat menimbulkan pro dan kontra antar pihak dalam memahami atau menafsirkan isu tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Perbedaan Sikap Politik diantara Partai Islam Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Platform Partainya dan Mengapa Terjadi Perbedaan Sikap Politik PPP dan PKS Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional yang dikembangkan Boudon (2009) yang menjelaskan terdapat enam indikator diantaranya Pertama, fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb. Kedua, suatu perilaku dapat dipahami. Fenomena sosial merupakan suatu gambaran mengenai aspek personal, seperti pilihan, kemudian fenomena tersebut juga merupakan rangkaian dari kejadian yang dapat dipahami. Ketiga, suatu perilaku muncul karena akibat dari suatu alasan dalam sebuah pemikiran. Keempat, bahwa alasan terhadap suatu pilihan perilaku akan didasari pada suatu penilaian mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut. Kelima, penilaian mengenai konsekuensi akan didasarkan pada suatu akibat dari keputusan (egoisme). Keenam, setiap individu akan mengambil pilihan yang dianggap memberikan kentungan maksimal bagi dirinya. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasumber untuk mendeskripsikan permasalahan.
Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa urgensinya UU TPKS ini tentunya dikarenakan kasus – kasus dan korban kekerasan seksual semakin naik, maka pemerintah bertindak secepat mungkin dalam pembuatan UU tersebut, yang terkesan tergesa – gesa. PPP menunjukan sikap setujunya adanya Undang – Undang Kekerasan Seksual ini, namun memberikan catatan sesuai dengan prinsip yang tidak

bertentangan dengan norma Agama dan prinsip prinsip bernegara. Kemudian pandangan yang diberikan oleh Fraksi PPP ini sesuai dengan landasan ideologi PPP yang menjadi pedoman teknis serta Al Quran hadist yang menjadi pedoman dasarnya. Sedangkan PKS terang – terangan menolak adanya UU yang dianggap belum bisa diakomodir pendapat Fraksinya dengan alasan ada konten yang dianggap masih ambigu belum dimasukan. Maka hal ini yang menjadi konsekuensi atas konten yang belum dimuat, Fraksi PKS memberikan kritik mengenai definisi atau penjelasan yang termuat saat RUU PKS tersebut yang dianggap bahwa dapat membuka multimakna, terutama mengenai hal diperbolehkannya perilaku menyimpang mengenai perbuatan seperti pelacuran, aborsi, perzinahan serta mendukung LGBT. Dalam hal ini dari fenomena atau kasus kekerasan tersebut, PPP dan PKS mengambil pilihan dan sikap, yangmana sikap yang ditunjukkan PPP dan PKS ini dapat dipahami karena terdapat alasan – alasan yang dimuat dalam catatan atau pandangan yang kedua partai ini. Tentunya dari alasan dan sikap PPP dan PKS ini terdapat konsekuesi yang harus mereka terima, karena PPP menyetujui maka PPP ikut dengan partai mayoritas, dan PKS menolak maka PKS partai yang berjuang sendirian untuk memperjuangkan suaranya tersebut. Tentunya juga dari konsekuensi tersebut, PPP dan PKS sudah memikirkan matang – matang atas konsekuensi yang mereka terima dan hal ini juga merupakan bagian dari strategi merek masing – masing. Maka dalam hal ini, penulis memilih teori pilihan rasional dianggap sesuai dengan memberikan model bagaimana individu dan kelompok membuat pilihan politik dan bagaimana keputusan politik dibuat.
Dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah, untuk konten – konten dari Fraksi lain yang belum dimuat dan tidak menimbulkan ambigu perlu diperbaiki atau diakomodir di undang – undang lain dan juga diharapkan untuk Partai Islam atau berbasis Islam memiliki sikap dan pandangan yang serupa, sehingga masyarakat khususnya beragama Islam dapat melihat keserasian partai yang berasaskan Islam memiliki ideologi yang sama, dan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.