Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kalinya pemilihan umum legislatif dan eksekutif secara bersamaan dalam satu waktu. Dalam pelaksanaanya, pemilu serentak mengalami berbagai masalah. Salah satu hambatan yang cukup besar dalam pemilu serentak saat itu adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai pengawas partisipatif. Problematika pada agenda pemilu serentak 2019 kemudian menjadi bahan evalusi khususnya bagi Bawaslu sebagai lemabaga yang cukup vital untuk meningkatkan pengawasan partistisipatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi dengan Gerakan Pramuka dalam membentuk wadah pendidikan politik? Serta bagaimana bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori collebarorative governance yang dikemukakan oleh ansell & gash serta teori partisipasi politik. Penelitian juga dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi bersama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang dalam menyediakan pendidikan politik khususnya pada bidang pengawasan partisipatif bagi anggota pramuka dengan usia 16 hingga 25 tahun yang mayoritas berstatus sebagai calon pemilih pemula dan pemilih pemula yang diwadahi dalam Satuan Karya Adhyasta Batang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencetak anggota pramuka sebagai kader pengawas partisipatif yang berkualitas. Adapun metode pendidikan yang diselenggarakan dalam satuan karya ini menggunakan metode pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan meliputi pola pendidikan yang harus dilalui oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang seperti penerimaan anggota baru, latihan rutin, perkemahan pengambilan badge, penjurusan krida, dan pelantikan dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Selain pola pendidikan, terdapat juga kegiatan lain sebagai bentuk pendidikan politik seperti pemantauan hak suara, maupun sosialisasi pengawasan partisipatif.