Bank di Indonesia termasuk lembaga keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tugas utamanya adalah menciptakan kredit yang sangat beresiko besar yaitu terjadinya kredit macet. Nominal kredit macet pada Bank Mandiri Area Semarang terjadi peningkatan sehingga kreditur harus segera mengeksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya pemulihan kredit. Rumusan masalah yang dibahas yaitu 1) Bagaimana prosedur dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Semarang 2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan hak tanggungan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Semarang. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Semarang pada praktiknya lebih memilih menyelesaikan kredit macet dengan cara parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi adalah sebagai berikut: 1) saat lelang agunan masih ditempati/dikuasai pihak ketiga yang cenderung terjadi perlawanan, 2) laporan penilaian berlaku cuma satu tahun dan dokumen yang ada pada bank kurang lengkap, 3) agunan kurang marketable, 4) dari segi limitnya, 5) sulit mendapatkan calon pembeli objek lelang. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan parate eksekusi memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur akan tetapi parate eksekusi ini pula memiliki kelemahan hukum dan disharmonisasi terhadap peraturan hukum diantaranya Pasal 11 dan 14 Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang No.5 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Heziene Indonesich Reglement, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 sehingga kredit macet yang disebabkan oleh force majeure perlu mepertimbangkan dan penyesuaian terhadap peraturan tersebut.