Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Jaksa yang sudah tertera di dalam Undang-Undang. Ditambah lagi dengan putusan hakim pada tingkat banding yang mengurangi hukuman penjara yang dirasa jauh dari anggapan masyarakat, dan dengan pertimbangan gender Pinangki yang merupakan seorang perempuan. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dan Bagaimana Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI.
Penulisan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pinangki terbukti melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat sehingga mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat negara lain. Selain itu meringankan hukuman pidana penjara Pinangki dengan alasan gender tidak tepat, karena Pinangki merupakan pelaku utama sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki seharusnya dapat lebih berat. Penggunaan gender sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman mengakibatkan bias gender, hal ini tidak sesuai dengan asas equality before of the law yang mengharuskan perlakuan yang sama dihadapan hukum.