Pada ketentuan peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Apabila masyarakat mengurus pembuatan akta kelahiran dengan melampaui batas waktu, maka akan dikenakan denda administratif. Dengan adanya denda administratif ini diharapkan dapat mengatasi dan menertibkan kepemmilikan akta kelahiran di Kota Semarang. Namun pada kenyataannya dengan adanya denda administratif ini masyarakat justru enggan mengurus akta kelahiran. Masyarakat malah merasa keberatan dengan denda yang diberikan. Sanksi administratif yang seharusnya diharapkan dapat menertibkan kepemilikan akta kelahiran, ternyata justru tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi tentang keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang dan pengaruh pembebasan denda terhadap efektivitas pembuatan akta kelahiran di Kota Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatam secara sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran sudah sangat jelas dijelaskan pada Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa yang membuat akta kelahiran melampaui batas waktu akan dijatuhi denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penerapan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran ini kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sanksi administratif yang berupa denda, banyak masyarakat yang justru merasa keberatan dengan jumlah denda yang diberikan.