Dewasa ini terlihat banyak fenomena di masyarakat dimana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Pasal 1876 BW membenarkan pihak lawan untuk mengakui atau mengingkari ABT. Pasal 1875 dan Pasal 1877 BW menerangkan bahwa kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak, dimana apabila pihak lawan mengakui/tidak menyangkal maka sempurnalah kekuatan pembuktiannya sedangkan jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT. Berangkat dari ketidakpastian tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di pengadilan perkara perdata kaitannya dengan ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak lawan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif analitis.
Kekuatan pembuktian ABT di dalam persidangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah/hanya mempunyai daya bukti permulaan sehingga gugatan ditolak dan pihak yang mengajukannya tidak dapat memenangkan perkara. Sedangkan terhadap ABT kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat membuktikan hak yang didalilkan oleh pihak yang mengajukannya di Pengadilan. Hal ini karena akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 BW ditetapkan berkekuatan sempurna hanya jika diakui oleh para pihak, sedangkan berdasarkan Pasal 1877 ditetapkan bahwa apabila disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.
Norma hukum dalam Pasal 1877 KUH Perdata tidak memberikan kepastian hukum karena bergantung pada penilaian Hakim, sehingga menurut Peneliti norma hukum dalam pasal ini kurang dapat melindungi pengguna ABT. Oleh karenanya, ketentuan Pasal tersebut perlu diperbaiki dengan cara dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan terkait bagaimana jika dalam pemeriksaan ABT terbukti benar dan bagaimana jika tidak benar, serta bagaimana jika pihak lawan dalam pemeriksaan tidak dapat membuktikan sangkalannya. Perbaikan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan ketentuan yang lengkap dan mengikat guna membantu Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian ABT dan juga hukumnya, serta guna memberikan kepastian hukum bagi pengguna ABT.
 
ABSTRACT:
Seeing the many phenomena in society where agreements are only being made in the underhand deed. When a default occurs, the aggrieved doubts strength of the ABT's evidence to be used as evidence in court. Article 1876 BW justifies the opposing to admit or deny ABT. Article 1875 and Article 1877 BW explain that the strength of proof the ABT is only between the parties, where if the opposing admits/does not deny then the strength of proof is complete, whereas if it is denied then the strength of proof depends on the judge's. This then creates uncertainty about the strength of the ABT proof. Departing from this uncertainty, the author conducted research by raising the formulation of the problem related to how the strength of ABT proof in practice in civil case courts is related to the presence or absence of denials from the opposing.
The type of research used is normative/doctrinal juridical. The research approach uses a statutory-law approach and a case approach. The data collection technique used is library research. The type of data to be studied is secondary data. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively so that the research results are presented in the form of a narrative description is descriptive-analytic.
The strength of ABT's proof is related to the existence of denials from the opposing, the Judge gives an assessment that the evidence of underhand deed has weak evidentiary strength. So the lawsuit is rejected and the party who filed it cannot win the case. Regarding ABT in relation to the absence of denial from the opposing, the Judge gave an assessment that the proof of the underhand deed had perfect evidentiary power so that it could prove the rights argued by the parti submitting it in court. This happens because of the legal consequences of Underhand deed based on Article 1875 BW is determined to be fully enforceable only if it is acknowledged by the parties, whereas based on Article 1877 it is stipulated that if it is denied then the strength of the proof depends on the judge's judgment.
The legal norms in Article 1877 BW do not provide legal certainty because they depend on the judge's judgment, so the legal norms in this article are less able to protect ABT users. Therefore, the provisions of this Article need to be corrected by supplementing them with provisions related to what if the ABT examination proves to be true and what if it is not true, and what if the opposing in the examination cannot prove its rebuttal. These improvements need to be made to provide complete and binding provisions to assist judges in determining the strength of ABT proof as well as the law, as well as to provide legal certainty for ABT users.