Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam ketentuan hukum Indonesia tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Di samping itu diharapkan melalui tulisan ini, pembaca dapat memahami hasil putusan yang diputuskan PN Banda Aceh pada kasus pencemaran nama baik.
Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data primer maupun sekunder yang diperlukan antara lain : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku hukum maupun pendapat para ahli.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim PN Banda Aceh dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Saiful Mahdi dosen Universitas Syiah Kuala secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, putusan tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga KUHP. Sedangkan secara non-yuridis hakim melihat bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
Namun jika dilihat dari unsur keadilan dan kepastian hukum, putusan ini tidak menunjukkan keadilan bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik pimpinan FT Unsyiah dan menunjukkan bahwa pesan yang ditulisnya hanyalah sebuah kritik dan masih bisa untuk didiskusikan. Kemudian Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini masih menjadi kontroversi karena isi dari aturan ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Bertolak belakang dengan unsur kepastian hukum yaitu bahwa aturan yang ada bersifat jernih, konsisten dan mudah dipahami.
 
ABSTRACT:
The purpose of this research is to find out and understand the provisions in Indonesian law regarding defamation through social media. In addition, it is hoped that through this writing, the reader can understand the results of the decision made by the Banda Aceh District Court in the defamation case.
In normative legal research, data collection tools are used through literature search and/or study in order to obtain the necessary primary and secondary data, including: Primary legal materials, namely binding legal materials, consist of laws and regulations related to the subject matter. the necessary primary and secondary data, including: primary legal materials, namely binding legal materials, consist of laws and regulations related to the subject matter. Then secondary legal materials, consisting of journals, law books, and expert opinions,
The results of this study indicate that the panel of judges at the Banda Aceh District Court, in their considerations, stated that the defendant, Saiful Mahdi, a lecturer at the Syiah Kuala University, legally and convincingly committed the crime of defamation in Decision No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, according to both juridical and non-juridical considerations. Juridically, the decision is in accordance with Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law and also the Criminal Code. Meanwhile, non-juridically, the judge saw that the defendant had never before been punished and that he was the backbone of the family.
However, when viewed from the elements of justice and legal certainty, this decision does not show justice because the defendant had no intention of defaming the leadership of the Unsyiah Faculty of Engineering and showed that the message he wrote was only a criticism that could still be discussed. Then Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law is still a controversy because the contents of this rule are still being debated today. This contrasts with the element of legal certainty, namely that the existing rules are clear, consistent, and easy to understand.