Semakin berkembangnya kemajuan teknologi di bidang kesehatan terkhusus dalam hal reproduksi buatan hingga muncul ide program bayi tabung sebagai cara alternatif untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri yang disebabkan oleh ketidaksuburan pada reproduksi. Pada awalnya program bayi tabung digunakan dengan menggunakan benih dari pasangan suami istri. Namun, dalam beberapa tahun sekarang ini mencul ide program bayi tabung dengan sperma donor dari orang lain. Hal tersebut menimbulkan persoalan di bidang hukum terkait dengan status hukum. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil bayi tabung dengan sperma donor.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), yaitu menganalisis undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lain, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat-pendapat, serta bahan non hukum meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis serta analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor menurut KUHPerdata, anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah dengan cara pengakuan, apabila penggunaan sperma donor tersebut atas izin atau persetujuan dari suami. Anak sah dengan pengakuan berhak untuk mendapatkan waris dari orang tua yang mengakuinya dengan pembagian yang sudah ditentukan dalam KUHPerdata yaitu 1/3 bagian. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan sperma donor berkedudukan sebagai anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut hanya bisa mendapatkan hak waris dari ibunya yang sudah mengandung dan melahirkannya dengan pembagian yang sudah ditentukan dalam KHI.