Air minum sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap manusia, saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan mengkonsumsi air minum isi ulang karena dianggap harganya lebih terjangkau. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya pengusaha Depot Air Minum isi ulang khususnya di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2022 tercatat ada 108 Depot Air Minum di Kabupaten Kendal, semakin banyaknya Depot Air Minum tentunya menjadikan perlindungan konsumen adalah hal utama yang harus ditegakan. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan adalah dengan membuat PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 di Kabupaten Kendal serta kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam penerapan peraturan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan penggunaan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Wilayah Kabupaten Kendal masih belum maksimal hal ini dikarenakan masih banyak Depot Air Minum di Kabupaten Kendal yang belum memenuhi standar baku mutu, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan langkah hukum preventif yaitu memberikan himbauan kepada pemilik usaha Depot Air Minum untuk membuat sertifikat Laik Higiene Sanitasi dalam keberlangsungan usahanya. Dalam penerapan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kabupaten Kendal mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah lemahnya sumber daya manusia, kurangnya pembinaan tentang hygiene santasi dan terdapat kekosongan hukum sehingga Dinas Kesehatan terbatas dalam melakukan penegakan hukum di lapangan.