Pembiayaan Murabaḥaḥ menurut Pasal 19 Ayat 1 huruf (d) Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Terhadap akad murabaḥaḥ tersebut diperbolehkan adanya jaminan berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabaḥaḥ, Jaminan tersebut kita kenal dengan Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya penerapan prinsip fidusia sebagai jaminan dalam akad murabaḥaḥ kerap menemui berbagai kendala sebagai contoh adalah pelaksanaan akad pembiayaan No.20/20-3/260 murabaḥaḥ di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun yang bertentangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga menimbulkan permasalahan untuk diteliti.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan fidusia dalam akad No. 20/20-3/260 Murabaḥaḥ di PT Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun, serta 2) Bagaimana Analisis penerapan jaminan fidusia dalam akad No. 20/20-3/260 murabaḥaḥ di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun Cabang Madiun.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian Non doctrinal (normative-empiris). sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan dan wawancara terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study) yang bersifat kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan No.20/20-3/260 murabaḥaḥ di PT Bank Syariah Indonesia melanggar ketentuan Pasal 21 Angka (6), (7), (8) dan (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dalam melaksanakan prinsip jaminan fidusia telah mengabaikan asas publicitet dan asas Accesoir, hal ini kemudian menyebabkan inkonsistensi dalam menerapkan uang muka, bunga serta sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Namun, di sisi lain Bank Syariah Indonesia bijaksana dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami gagal bayar dikarenakan Covid-19.