Di Indonesia hukum merek telah diatur dalam hukum resmi yang di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi. Pelanggaran terhadap merek marak terjadi seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis pertimbangan hukum terhadap sengketa merek ARRA LUKISAN dengan COCO ARRA. Serta mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim terhadap permohonan pendaftaran atas Asas Itikad Tidak Baik oleh Coco Arra pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (case Approach), menggunakan sumber data sekunder. Pendekataan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap amar amar putusan, hasil, dan analisis terhadap putusan tersebut.
Hasil dari penelitian Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst bahwa Hakim menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan mengenai dalil-dalil dan pembuktian baik yang diajukan oleh para pihak tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan. Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hakim ditemukan pada pertimbangan putusannya tidak sesuai dengan dasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis mengenai kepemilikan merek. Terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan dalam islam adalah haram hukumnya. Putusan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut dengan al-man’u wa radda (mencegah dan menolak) juga sudah sesuai dengan perspektif hukum syariat islam Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman).

ABSTRACT:
In Indonesia, trademark law has been regulated in official law stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning trademark rights and geographical indications. Violations against brands are rife, as is the case with Decision No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst. This thesis aims to find out the analysis of legal considerations for the ARRA PAINTING brand dispute with COCO ARRA. As well as describing the basis for the Judge's consideration of the application for registration on the Principle of Bad Faith by Coco Arra in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court to the Supreme Court.
This study uses a normative juridical research method using a case approach, using secondary data sources. The case approach is carried out by examining the rulings of the decision, results, and analysis of the decision.
The results of the research on Decision Number 70/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst that the Judge rejected the Trademark Cancellation Lawsuit filed by the Plaintiff with the consideration that the arguments and good evidence submitted by the parties have no relevance to the evidence and consideration of the main issues. The Panel of Judges of the Supreme Court used judex facti considerations in this case the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The judge found that his judgment was not in accordance with the basis of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Marks regarding trademark ownership. Against brands by doing counterfeiting / imitation in Islam is unlawful. The decision of the Panel of Judges in deciding the dispute with al-man'u wa radda (preventing and rejecting) is also in accordance with the perspective of Islamic sharia law Wilayat al Qadha (Judicial Power).