Sempadan pantai menjadi kawasan rawan mengalami perubahan yang disebabkan oleh alam ataupun perbuatan manusia yang tidak menjaga alam. Kondisi tersebut bisa di lihat pada wilayah sempadan pantai Sigandu Batang, Jawa Tengah yang terdapat bangunan kafe permanen maupun semi permanen yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari bibir pantai. Bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai belum memiliki surat izin mendirikan bangunan yang disebabkan tidak mendapatkannya rekomendasi dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang karena ketidaksesuaian dengan dengan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Batang. Oleh karena itu, masih menjadi problematika karena bangunan tersebut berdiri di wilayah sempadan dan melanggar peraturan sehingga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa mengeluarkan izin kepada pemilik kafe tersebut.
Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berlakunya hukum serta yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder yang didukung dengan penggalian data melalui wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 khususnya terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu belum sesuai dengan peraturan, terutama dalam penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut belum maksimal yang disebabkan karena adanya ketidakkonsisten dan ketidaksinergi antara pemerintah Kabupaten Batang dengan instansi pemerintah kabupaten Batang yang terkait dengan permasalahan ini dalam mewujudkan keberhasilan dalam menerapkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut dan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah belum memberikan keberhasilan.
Dengan demikian, keberadaan bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu yang masih banyak berdiri menyebabkan Peraturan Daerah tidak berjalan sesuai dengan semestinya maka Peraturan Daerah tersebut masih bersifat tumpul yang artinya penegakan hukum dari Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Terkait dengan ketentuan Peraturan maka bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu masih ilegal dikarenakan belum memiliki surat izin mendirikan bangunan.
 
ABSTRACT:
The coastal area is prone to changes caused by nature or human actions that do not protect nature. This condition can be seen in the coastal border area of Sigandu Batang, Central Java, where there are permanent and semi-permanent café buildings that are only about 10 meters from the shoreline. The café buildings located on the coastal fringe do not yet have a building permit due to the lack of recommendations from the Public Works and Spatial Planning Office due to incompatibility with the provisions of the Conformity of Spatial Utilization Activities of Batang Regency. Therefore, it is still problematic because the building stands in the border area and violates the regulations so that the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) cannot issue a permit to the cafe owner.
This research uses qualitative research methods with a legal approach and sociological juridical approach with primary data and secondary data supported by extracting data through interviews and observations.
The results showed that the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019, especially related to the prohibition of building café buildings on the Sigandu beach boundary, has not been in accordance with the regulations, especially in law enforcement of the Regional Regulation, which has not been maximized due to the inconsistency and lack of synergy between the Batang Regency government and the Batang Regency government agencies related to this problem in realizing success in implementing the provisions of the Regional Regulation and the implementation of the Regional Regulation socialization has not been successful.
Thus, the existence of café buildings in the Sigandu coastal border area which are still widely established causes the Regional Regulation to not run properly, so that the Regional Regulation is still blunt, which means that the law enforcement of the Regional Regulation has not gone well. In relation to the provisions of the Regulation, the café buildings located in the Sigandu beach frontage are still illegal because they do not have a building permit.