Justice Collaborator memiliki peranan penting dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir. Kurangnya perhatian terhadap justice collaborator serta tidak adanya jaminan secara pasti dalam penyelesaian sistem peradilan pidana membuat saksi pelaku enggan untuk bekerjasama. Undang-undang 30 Tahun 2014 memberikan amanat LPSK dalam menjalankan dan melaksanakan perlindungan terhadap para saksi yang bekerjasama untuk memberikan rasa aman dari acaman dari para pelaku tindak pidana yang diungkap. Sebagai konsekuensi dan pengorbanan justice collaborator yang harus diapresiasi oleh hukum. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana perlindungan hukum yang lakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kepada seorang justice collaborator serta implikasinya terhadap peran justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan.
Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis-Empiris, melelui Pendekatan undang undang (statute aprounch) dan Pendekatan kasus (case aprounch). Sumber data diperolah melalui Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (interview) serta studi dokumen yang kemudian dipaparkan secara deskritif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang dilakukan kepada justice collaborator berupa Perlindungan hak Prosedural, perlindungan fisik dan psikis ,perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan Perlindungan dalam bentuk penghargaan (reword). Implikasi Perlindungan hukum terhadap peran justice collaborator dalam mengungkap kejahatan berdampak pada cara bagaimana justice collaborator memberikan keterangan pada semua tahap pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan persidangan) sampai pada tahap pelaksaan putusan pengadilan.