Penelitian ini di latar belakangi oleh pentingnya ke pemilikan E-KTP bagi setiap masyarakat guna tata tertib administrasi yang merupakan hak dasar dan syarat dasar untuk memperoleh pelayanan publik lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal serta untuk mengetahui implikasinya terhadap tertib administrasi di Kabupaten Kendal. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research yang akan langsung dilaksanakan dilapangan dengan menggunakan pendekatan Non Doktrinal atau yuridis sosiologis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan staf Kecamatan Kendal. Hasil wawancara mendapatkan informasi terkait bentuk pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal yaitu menerima laporan masyarakat serta menindak lanjuti laporan, dan melakukan kegiatan monitoring dan diskusi bersama beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal secara berkala. Dengan adanya pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dengan cara monitoring dan memantau dari webside spkmlapor.Go.id, pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal menjadi Lebih baik. Selain hal tersebut. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, salah satu bentuk pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Implikasinya terhadap tertib administrasi bahwa pelayanan publik dari pembuatan E-KTP di Kabupaten Kendal merupakan hak dasar bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan publik lainnya, sehingga pelayanan pembuatan E-KTP sangat bermaanfaat bagi masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mengawasi pelayanan pembuatan E-KTP agar berjalan dengan baik.