Asas Contradictoir Delimitatie merupakan asas yang wajib diterapkan oleh petugas ukur yang diberi tugas oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerapan dari asas ini pemilik tanah harus meminta persetujuan kepada tetangga yang berbatasan ketika tanah akan dilakukan penetapan batas maupun pengukuran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Contradictoire Delimitatie beserta permasalahan yang timbul di wilayah BPN Kabupaten Sragen.
Penelitian mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum (primer,sekunder,tersier), Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi yang disajikan secara deskriptif-analisis.
Temuan pada penelitian ini BPN Kabupaten Sragen belum menerapkan asas Contradictoire Delimitatie dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Surat pernyataan pemasangan tanda batas sebagai formalitas, tetangga batas tidak turut hadir, belum terpasangnya batas tanah dan sudah terdapat sengketa pertanahan sebelum dilaksanakannya pengukuran. Kendala ini mengakibatkan proses pengukuran menjadi terhambat dan menimbulkan sertifikat tanah ganda atau overlapping.
 
ABSTRACT:
The Contradictoir Delimitatie principle is a principle that must be applied by measuring officers assigned by the National Land Agency. The application of this principle is that the landowner must ask for approval from the bordering neighbors when the land will be demarcated or measured. This research aims to find out the application of the Contradictoire Delimitatie Principle and the problems that arise in the Sragen Regency BPN area.
The research uses empirical juridical research using a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, tertiary), data collection methods are carried out through observation interviews, and documentation presented in descriptive-analysis.
The findings in this research are that Sragen Regency BPN has not applied the Contradictoire Delimitatie principle in practice, there are several obstacles that occur in the field. The statement letter of boundary sign installation as a formality, boundary neighbors did not attend, the land boundary had not been installed and there was already a land dispute before the measurement was carried out. These obstacles result in the measurement process being hampered and cause double or overlapping land certificates.