Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan di wilayah Kabupaten Tegal menunjukan sebuah permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Untuk melindungi hak-hak PMKS anak jalanan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memfasilitasi berupa rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.
Fokus permasalahan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 di Rumah Singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data berasal dari: data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi; data sekunder; dan bahan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dan metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan di rumah singgah Desa Pangkah Kabupaten Tegal adalah melalui pembinaan dengan pemberian hak-hak dasar berupa pemberian makan 3 kali sehari dengan tepat waktu, pemberian pakaian, tempat tinggal, kamar mandi beserta peralatan mandi dan juga pelayanan kesehatan dan pemberian bimbingan. Selain adanya kesesuaian, terdapat juga kendala-kendala seperti penerapan Pasal 16 ayat (2), sarana di rumah singgah, sistem penanganan PMKS dan waktu pelayanan yang singkat serta solusi-solusi yang dilakukan.

ABSTRACT:
The existence of street children with social welfare problems (PMKS) in the Tegal Regency area shows a social welfare problem in Tegal Regency. To protect the PMKS rights of street children, the Regional Government of Tegal Regency facilitated a shelter in Pangkah Village, Tegal Regency and the Tegal Regent Regulation Number 75 of 2018 concerning Handling of Beggars, Homeless and Abandoned People.
The focus of the problem that will be achieved in this research is to find out how the implementation of legal protection for street children is in Tegal Regent Regulation Number 75 of 2018 at the Pangkah Village Shelter House, Tegal Regency and to find out the obstacles faced and the solutions carried out by the shelter in Pangkah Village, Tegal Regency in providing legal protection to street children. This study uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach. The data sources come from: primary data obtained directly through interviews, observation, and direct documentation by the author; secondary data; and legal materials. The collected data were then analyzed using descriptive analytical techniques and deductive methods.
The results showed that legal protection for street children carried out at shelters in Pangkah Village, Tegal Regency was through coaching by providing basic rights in the form of providing food 3 times a day on time, providing clothing, shelter, bathrooms and toiletries and also health services and counseling. In addition to suitability, there are also obstacles such as the implementation of Article 16 paragraph (2), facilities at shelters, PMKS handling systems and short service times as well as solutions made.