Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib digunakan oleh bank dalam pemberian kredit. Prinsip ini mengacu pada kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalkan risiko kredit dengan melakukan evaluasi kredit secara cermat dan teliti terhadap calon peminjam. Terdapatnya kredit bermasalah pada kredit K3 di BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal menandakan adanya unsur-unsur mengenai prinsip kehati-hatian bank yang belum diterapkan secara maksimal.
Fokus permasalahan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan ditinjau dari aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang disajikan secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum dilaksanakan secara maksimal. Ketidakmasimalan itu terletak pada aspek mekanisme penyaluran kreditnya, dimana dalam melakukan penilaian analisis kelayakan kredit terhadap Prinsip 5C, pihak bank kurang komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap prinsip Capital, Capacity, dan Condition of economic sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan karena sisa gaji debitur ternyata kurang untuk membayar angsuran. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena pada kredit K3 pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji pegawai sehingga kepercayaan pihak bank menjadi lebih besar dan hanya fokus pada penilaian terhadap sisa gaji pegawai, apabila saat permohonan diajukan masih terdapat sisa maka permohonan kredit akan disetujui.

ABSTRACT:
The principle of prudence is a principle that must be used by banks in granting credit. This principle refers to policies carried out by banks to minimize credit risk by conducting careful and thorough credit evaluation of prospective borrowers. The existence of non-performing loans on K3 loans at BPR BKK Jateng (Perseroda) Tegal Regency branch indicates that there are elements of the bank's prudential principles that have not been implemented optimally.
The focus of this research problem is to find out the application of the prudential principle in granting K3 credit with the guarantee of the Appointment Decree in terms of applicable regulations. This research is empirical juridical research using a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, tertiary). Data collection methods are carried out through interviews and documentation which are presented descriptively-analytically.
The results showed that the application of the prudential principle in granting K3 Loans with Employee Appointment Letter collateral at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tegal Regency Branch has not been implemented optimally. The inadequacy lies in the aspect of the credit distribution mechanism, where in conducting a creditworthiness analysis assessment of the 5C Principles, the bank is less comprehensive in assessing the principles of Capital, Capacity, and Condition of economic so that it causes the emergence of non-performing loans caused by the debtor's remaining salary is not enough to pay installments. This is done by the bank because in K3 credit, installment payments are deducted directly from employee salaries so that the bank's trust is greater and only focuses on assessing the remaining employee salaries, if when the application is submitted there is still a remainder, the credit application will be approved.