Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 telah memberikan perlindungan terhadap hak tenaga kerja dalam hal pengupahan yang layak. Meskipun telah ada formula upah minimum yang ditetapkan pada usaha mikro dan kecil, tenaga kerja merasa belum puas karena perhitungan yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan hidup sebenarnya. Adanya ketentuan layak atau tidak ini juga dipandang cukup subjektif karena setiap orang memiliki kelayakan yang berbeda. Disisi lain, pelaku usaha juga kesulitan dalam memberikan upah lebih dari yang di tawarkan karena kondisi keuangan usaha yang belum stabil. Oleh karena itu, penulis berusaha menganalisis sistem pengupahan yang diterapkan pada sektor usaha kecil di kecamatan Tembalang, kota Semarang dan perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu perumusan peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kurangnya pemahaman tentang aturan pengupahan, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Maka pemerintah dan pengusaha kecil melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi peraturan pengupahan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan beberapa strategi yaitu dengan merumuskan ulang terkait perhitungan upah minimum, meningkatkan pemahaman tentang aturan pengupahan, meningkatkan pengawasan pemerintah.

ABSTRACT:
In general, Government Regulation Number 36 of 2021 has provided protection for workers' rights in terms of fair wages. Although there is a minimum wage formula set for micro and small businesses, workers feel dissatisfied because the calculation is not in line with actual living needs. The determination of whether a wage is fair or not is also considered subjective as each person has different qualifications. On the other hand, business owners also struggle to provide wages higher than offered due to unstable business financial conditions. Therefore, the author tries to analyze the wage system applied to small businesses in the Tembalang district of Semarang city and the legal protection given to workers.
This research is a field research with a qualitative empirical juridical approach. The data collection technique used was through interviews and observations. The results show that the implementation is not fully held. Several factors that influence this include regulations that do not match the conditions in the field, lack of understanding of wage regulations, and weak government supervision. Therefore, the government and small business owners are making various efforts to improve the implementation of wage regulations. In conclusion, this research provides several strategies, namely by re-formulating the calculation of minimum wages, increasing understanding of wage regulations, and improving government supervision.