Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN akibat pola konsumtif masyarakat telah beralih ke digital, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemungutan pajak E-commerce pada entitas tertentu sebagai landasan hukum yang mengikat. Peraturan perpajakan yang mengatur pemungutan pajak oleh e-commerce mengacu pada Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pasal tersebut terhadap pemungutan pajak melalui aplikasi Tokopedia yang dikelola oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi pasal tersebut dilakukan perusahaan yang memiliki bidang usaha e-commerce dan mengidentifikasi dampak yang timbul setelah diterapkannya pasal tersebut dalam perspektif hukum pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemungut pajak. Namun, perusahaan memiliki kendala dalam mekanismenya maupun pembebanan pajak. Penerapan Pasal 32A UU HPP memiliki dampak positif, seperti meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meningkatkan pendapatan negara dengan melalui pajak e-commerce, mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia, dan mendorong tanggung jawab dan kepatuhan pajak untuk pelaku e-commerce. Namun, pemungutan pajak oleh e-commerce memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu bertambahnya beban administratif bagi e-commerce, kurangnya edukasi pajak bagi masyarakat luas, dan pengawasan yang tidak ketat.
 
ABSTRACT:
Indonesia is a country that has the largest digital economy potential in the ASEAN region due to the consumptive pattern of society has shifted to digital, so the Government of Indonesia issued a regulation on E-commerce tax collection on certain entities as a binding legal basis. Tax regulations governing tax collection by e-commerce refer to Article 32A of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). This research will examine the implementation of this article on tax collection through the Tokopedia application managed by PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
The purpose of this study is to determine the implementation of the article by companies that have e-commerce business fields and identify the impacts that arise after the implementation of the article in the perspective of tax law.
The research method used is a normative-empirical method that uses a statutory approach and a conceptual approach.
The results show that the company has fulfilled its tax obligations and fulfilled its responsibilities as a tax collector. However, the company has obstacles in the mechanism and tax burden. The implementation of Article 32A of the HPP Law have positive impacts, such as increasing the efficiency of tax collection, increasing state revenue through e-commerce taxes, encouraging the development of e-commerce in Indonesia, and encouraging tax responsibility and compliance for e-commerce actors. However, tax collection by e-commerce has several negative impacts which need to be considered, namely the increase in administrative burden for e-commerce, lack of tax education for the wider community, and not strict supervision.