Presidential threshold merupakan aturan yang menjadi syarat politis sebuah partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Adanya aturan tersebut berpotensi menyebabkan pembatasan warga negara dalam mencalonkan diri serta pembatasan partai politik dalam mengusung calonya menjadi presiden dan wakil presiden. Perjalanan presidential threshold dalam mewarnai pemilu di Indonesia juga telah mengalami pengujian materiil dan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik Presidential threshold pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan kaitanya terhadap hak politik warga negara dan partai politik di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan studi ke lapangan serta menggunakan pendekatan non doktrinal yaitu berlakunya hukum. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada KPU RI, Partai Politik, dan pakar hukum. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik Presidential threshold telah ada sejak berlakunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali. Hak politik warga negara dan partai politik tidak serta merta hilang, hanya saja hak tersebut menjadi bersyarat. Partai politik juga memiliki kesempatan yang sama dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dengan cara mengusung sendiri atau bergabung dan membentuk koalisi dengan partai lain.
 
ABSTRACT:
Presidential threshold is a rule that becomes a political requirement of a political party in carrying presidential and vice presidential candidates. The existence of this rule has the potential to cause restrictions on citizens in running for president and restrictions on political parties in carrying their candidates to the presidency and vice presidency. The presidential threshold journey in coloring the elections in Indonesia has also undergone material testing and a lawsuit by the Constitutional Court. Therefore, this study aims to discuss the practice of Presidential threshold in the implementation of elections in Indonesia and its relation to the political rights of citizens and political parties in Indonesia.
This study is a field research study with a study into the field and using a non-doctrinal approach that is the enactment of law. Primary Data obtained by interview techniques to the KPU RI, political parties, and legal experts. Furthermore, the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. This legal research uses descriptive analysis to obtain research results.
The results showed that the practice of Presidential threshold has existed since the enactment of the first presidential and vice presidential elections. The political rights of citizens and political parties do not necessarily disappear, they only become conditional. Political parties also have the same opportunity to nominate the president and vice president by carrying their own or joining and forming coalitions with other parties.