Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan tersebut meliputi 4 program pokok yaitu penataan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Merespons adanya kebijakan Merdeka Belajar dibutuhkan kesiapan yang matang oleh seorang pendidik. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kesiapan guru PAI terhadap kebijakan Merdeka Belajar di SMP Negeri 2 Patebon Kendal.2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kesiapan guru PAI terhadap kebijakan Merdeka Belajar di SMP Negeri 2 Patebon Kendal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan guru PAI terhadap kebijakan Merdeka Belajar di SMP Negeri 2 Patebon tentang USBN, UN, RPP, dan PPDB Zonasi yaitu guru PAI di SMP Negeri 2 Patebon memiliki kesiapan yang tinggi dalam penyusunan RPP sederhana dan memiliki kesiapan yang rendah dalam pelaksanaan AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN ditinjau dari aspek kognitif, kesiapan fisik, dan kesiapan psikologis. Faktor yang menjadi pendukung kesiapan guru PAI terhadap kebijkana Merdeka Belajar yaitu: Sosialisasi dari dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, dukungan dari sekolah berupa pengadaan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dan adanya MGMP PAI, minat dan rasa ingin tahu yang tinggi seorang guru untuk belajar mengenai hal baru, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Sedangkan faktor penghambat kesiapan guru PAI terhadap kebijakan Merdeka Belajar yaitu: Manajemen waktu kurang baik, kurangnya kesigapan dari guru dalam merespon kebijakan Merdeka Belajar, kurangnya keahlian guru dalam bidang teknologi, jaringan internet yang sering trouble.