Salah satu hal yang menjadi sebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan ialah karena perbedaan agama. Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW yang artinya: orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Sedangkan dalam KHI pasal 209 wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat, mengenai ahli waris non muslim tidak dijelaskan. Sedangkan Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang mana terdapat berbagai ras, suku, agama, dan bangsa yang hidup berdampingan. Bahkan terdapat ahli waris yang berbeda agama antar anggota keluarganya. Untuk merespon hal itu maka wasiat wajibah menjadi solusinya, sehingga ahli waris non muslim bisa mendapatkan bagiannya dengan cara wasiat wajibah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang ditetapkan hakim memiliki nilai kemashlahatan dan keadilan dengan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris? 2) Bagaimana tinjauan istihsan terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 tentang permohonan penetapan ahli waris?.
Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif Sumber data berupa data primer yaitu putusan dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (library research), menggunakan analisis kualitatif-deduktif, penelitian ini menggunakan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.
Adapun hasil dari penelitian pertama, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan menetapkan bahwa alm. Vicencius Papilaya sebagai ahli waris yang beragama muslim, menetapkan Penggugat satu-satunya ahli waris sedangakan Tergugat I dan Tergugat II diberikan secara wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung. Kedua, kemudian istihsan dalam melihat perkara ini disebabkan adanyan unsur kemashlatan yang hendak dicapai, yaitu suatu keadilan. Selain iu putusan ini memenuhi ukuran dari maqashid syariah. Oleh karena itu ahli waris beda agama memperoleh wasiat wajibah merupakan bentuk kasih sayang, dan untuk menjaga hubungan baik antar keluarga.
 
ABSTRACT:
One of the things that hinders someone from getting an inheritance is because of religious differences. As in the hadith of the Prophet SAW which means: Muslims do not inherit infidels and infidels do not inherit Muslims. Whereas in KHI article 209 the obligatory will is only intended for adoptive parents and adopted children, regarding non-Muslim heirs it is not explained. Meanwhile, Indonesia is a pluralistic society in which various races, ethnicities, religions and nations live side by side. There are even heirs of different religions among their family members. To respond to this, the obligatory will is the solution, so that non-Muslim heirs can get their share by means of a mandatory will.
This study aims to find out whether the decision made by the judge has the value of benefit and justice with two formulations of the problem, namely: 1) What are the considerations of the Supreme Court Judge in deciding Decision Number 721 K/Ag/2015 regarding the application for determination of heirs? 2) What is the review of istihsan on the considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 721 K/Ag/2015 regarding the request for determination of heirs?
This research belongs to the type of normative research with a juridical-normative approach. The data sources are primary data, namely decisions and secondary data, in the form of books, legal journals. This study uses a study of the Supreme Court Decision No. 721 K/Ag/2015.
As for the results of the first study, the Supreme Court annulled the decision of the Palembang Religious High Court by stipulating that the late. Vicencius Papilaya as a Muslim heir, determined that the Plaintiff was the sole heir, while Defendant I and Defendant II were granted in a mandatory will by the Supreme Court. Second, then the istihsan in seeing this case is caused by the element of goodness to be achieved, namely a justice. Apart from that, this decision fulfills the criteria of maqashid sharia. Therefore, heirs of different religions obtain a mandatory will as a form of affection and to maintain good relations between families.