Salah satu dari akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik itu diperoleh suami maupun istri. Tetapi jika perolehan harta benda tersebut dikarenakan oleh hadiah atau warisan maka penguasaan dari harta benda tersebut adalah milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta benda yang sudah menjadi harta bersama tidak boleh dialihkan selain dengan persetujuan dari kedua belah pihak baik peralihan harta benda tersebut melalui jual beli, hibah atau yang lainnya. Peraturan mengenai harta bersama salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85. Penelitian ini meneliti pada Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang inti perkara tersebut adalah Penggugat yang menuntut atas pembatalan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dilakukan oleh suami kepada Tergugat I yang merupakan anak biologis dari istri ketiganya tanpa persetujuan dari Penggugat yang merupakan istri keduanya.
Rumusan masalah yang muncul dari permasalahan di atas adalah bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri?. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam terhadap putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan dari isteri?.
Penelitian yang akan ditiliti oleh peneliti merupakan penelitian Kualitatif yaitu merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang menganilis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam suami yang sebagai pemberi hibah menghibahkan tanah beserta bangunan di atasnya kepada anak biologis dari istri ketiganya tanpa persetujuan dari istri kedua. Hibah tersebut dibuat oleh dan di hadapan oleh Notaries/PPAT Eka Budiyanta, SH. pada proses pelaksanaan hibah juga terdapat pemalsuan Akta Nikah seri MG No. 142/22/IV/200 yang digunakan dengan tujuan melengkapi sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses hibah. Tetapi pada alat-alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang berupa Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat dan di hadapan oleh notaries/PPAT Eka Budiyanta, SH. sehingga pada hasil dari Pertimbangan Hakim memutuskan bahwa gugatan pembatalan hibah adalah ditolak. Dikarenakan Penggugat tersebut ternyata tidak mampu memuktikan postianya yang telah disampaikan dalam gugatannya, maka petitum Penggugat yang terkait dengan pembatalan hibah patut untuk ditolak.