Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. adalah putusan tentang perkara pembatalan perkawinan, yang dalam putusannya hakim Pengadilan Agama Bogor tidak menerima perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dari jalur ayah mempelai wanita. Termohon I merupakan mempelai laki-laki dan termohon II merupakan perempuan yang telah menikah di KUA Langsa, pada tanggal 14 Februari 2017. Pada perkawinan tersebut menggunakan wali hakim. Pemohon berargumentasi bahwa seharusnya perkawinan tersebut menggunakan wali nasab, yaitu dirinya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr. serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh paman dalam putusan Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif (doktirner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr.
Penulis menyimpulkan bahwa 1) Penemuan hukum oleh hakim didasarkan atas interpretasi atau penafsiran substantif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI pasal 73 huruf (a), sehingga paman bukan merupakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hakim tidak menggunakan penafsiran sistematis KHI pasal 73 huruf (d) dan 62. 2) putusan hakim untuk tidak mempertimbangkan paman sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah tidak tepat sebab paman adalah pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan penafsiran sistematis pasal 73 huruf (d), dan 62 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2018/PA.Bgr seharusnya dikabulkan oleh majelis Hakim.