Perkawinan merupakan akad suci yang harus dijaga sebaik mungkin. Untuk mempertahankan perkawinan diperlukan kesiapan dan kematangan individu baik secara fisik, mental, maupun finansial. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 menginstruksikan kepada Kantor Urusan Agama atau instansi lain untu memberikan bimbingan kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai salah satu bentuk program pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dengan adanya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diharapkan calon pengantin menjadi lebih matang dan memahami makna perkawinan sehingga dapat melalui segala dinamika permasalahan keluarga.
Rumusan masalah yang diangkat yakni mengenai Bagaimana Pengaturan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021? dan Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021?
Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada bulan Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggambarkan realita permasalahan di suatu daerah tertentu dan pada masa tertentu secara akurat dan sistematis. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu hukum di masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi sudah menjelaskan secara jelas teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin mulai dari penyelenggaraan, metode bimbingan yang digunakan, sampai dengan pendanaan bimbingan perkawinan. Kedua, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi belum sesuai dengan regulasi yang digunakan, yaitu hanya melaksanakan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, KUA Purwodadi belum bisa melakukan bimbingan perkawinan virtual karena belum memiliki fasilitas yang memadai. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Purwodadi sudah berjalan dengan berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, serta sarana dan prasarana yang tersedia.