Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, suatu perkawinan dibatalkan karena suami homoseksual. Sebuah putusan merupakan konkretisasi dari peraturan tertulis yang bersifat abstrak dan umum yang berada dalam wilayah das sollen, lalu diterapkan ke peristiwa konkret pada tataran das sein. Keadaan homoseksual ini tidak diketemukan dalam undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah: 1) Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bantul No. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual? 2) Apakah putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 981/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan karena alasan homoseksual sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil?
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang menggunakan data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif pada pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi, lalu diproses dan diolah menggunakan metode deksriptif-analitis.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Putusan nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl telah sesuai dengan hukum materil dan formil. 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan tergugat dan menyatakan akta nikah no. 0115/035/VI/2020 tidak berkekuatan hukum. Hakim memakai dasar hukum dari pasal 27 ayat (2) UUP jo pasal 72 ayat (2) KHI yang mengatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat salah sangka mengenai diri suami/istri. Dalam hal ini, Penggugat telah salah sangka mengenai diri tergugat (suami) yang dikiranya tergugat adalah lelaki normal, tenyata pengidap homoseksual. 3) Homoseksual dapat diqiyaskan dengan impotensi/terpotongnya kelamin laki-laki yang menurut beberapa ulama suatu perkawinan dalam Islam dapat difasakh (dibatalkan).